Marak Aktivitas PETI, Polres Sumbawa Barat Gencar Lakukan Sosialisasi

Sumbawa Barat NTB - Maraknya aktivifas Penambangan Tanpa Ijin ( PETI ) dilakukan oleh sebagian masyarakat di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat mendapat respon dari Kepolisian Resor Sumbawa Barat dengan melakukan himbauan, Senin 4/11/2024.

Kapolres Sumbawa Barat AKBP Yasmara Harahap, S.I.K melalui Kasi Humas Iptu Zainal Abidin, S.H menuturkan, ” Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka upaya Polres Sumbawa Barat untuk menghentikan kegiatan aktivitas PETI yang ada di wilayah Kab. Sumbawa Barat.

Baca juga: Hendri Kampai: Keterbukaan Informasi Publik, Pilar Utama Keberhasilan Public Relations

Sosialisasi dilakukan melalui pemasangan bener di titik strategis di ilayah Kab. Sumbawa Barat. Kegiatan tersebut merupakan langkah penanganan yang humanis terkait adanya aktivitas Penambangan Tanpa Izin di wilayah Kab. Sumbawa Barat yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti menyebabkan tercemarnya air sehingga nantinya akan berdampak pada masyarakat.

“Tentunya kami berharap, semua pihak dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga upaya yang kita lakukan ini dapat dirasakan hasilnya terkhusus dalam upaya pencegahan dan penanganan aktivitas PETI di wilayah Sumbawa Barat.

Baca juga: Meraih Puncak Kualitas: UIN Mataram Buktikan Diri Dengan Akreditasi Unggul

Sementara Kasat Reskrim Polres Sumbawa Barat Iptu Kadek Swadaya Atmaja menambahkan sosialisasi dan pemasangan banner himbauan tersebut merupakan langkah awal dalam upaya pencegahan dan penanganan PETI, sehingga masyarakat mengerti Larangan Penambangan Tanpa Ijin telah diatur dalam pasal 158 UU RI no 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000, 00 (seratus milyar rupiah),

Apabila hal tersebut masih tidak diindahkan maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas atau proses penegakan hukum, namun hal tersebut sangat tidak diharapkan, karena penegakan hukum adalah upaya terakhir.

Baca juga: Kaidah Penulisan Tanda Baca

“Sesuai tahapan , kita bersama - sama dengan melibatkan Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan stake holder terkait untuk menggelar sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan PETI, apabila sosialisasi dan himbauan ini tidak diindahkan dan aktivitas PETI masih dilakukan, maka akan kami berikan tindakan atau penegakan hukum, ” Tegasnya.

“Mari kita bersama-sama mencegah dan menangani PETI, kita jaga ekosistem alam dan lingkungan yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita, Mari Kita wujudkan Kab. Sumbawa Barat bersih dari aktivitas PETI, ” Pungkasnya. (Adb) 

Baca juga: Jabatan dan Fungsi di Dunia Jurnalistik